POLARISASI VISI TENTANG “INDONESIA”

Ramainya kasus Edy Mulyadi hanya menambah hot-nya suhu sosial-politik. Tetapi tulisan ini tidak menelisik blunder besarnya. Hanya Edy Mulyadi dan aksi politiknya menunjukkan fenomena penting. Apa? Sesungguhnya ada polarisasi visi tentang bagaimana membentuk Indonesia di masa depan. Saya memetakan paling sedikit ada tiga visi yang berbeda. Ketiga visi ini diwakili tiga golongan yang jelas saling berkompetisi untuk membentuk Indonesia di masa depan. Saya akan uraikan secara singkat satu persatu.

Visi pertama muncul dari kelompok yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan aturan hukum agama tertentu. Kelompok ini berpendapat pemerintah dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai, dan bahkan bertentangan dengan prinsip dan hukum agama sesuai interpretasi mereka. Sistem sosial-politik kita dituding sangat sekuler, bertentangan dengan hukum agama. Sekularisasi disamakan dengan kebobrokan moral. Bagi kelompok ini, agar lebih maju, adil dan sejahtera, Indonesia harus berubah total menjadi negara agama. Kelemahan visi ini adalah ia tidak memperhitungkan keanekaragaman bangsa. Saya duga Edy Mulyadi ada dalam kelompok ini. Kecenderungan kelompok ini selalu menyatakan ‘tidak’ terhadap kebijakan apa pun yang dibuat pemerintah. Sebenarnya tidak soal penolakan terhadap kebijakan pemerintah asal didukung dengan data yang valid dan alasan yang rasional. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan. Pokoknya asal beda!

Visi kedua muncul dari kelompok elitis oligarkis yang memegang kekuasaan politik. Mereka adalah politisi sekaligus pemilik korporasi. Mereka tidak perduli dengan sistem politik apakah demokrasi, otoritarian atau negara agama sepanjang menguntungkan kepentingan mereka. Mereka adalah kapitalis pragmatis! Di hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat, kelompok ini ada. Mereka menjadi ‘tuhan’ yang menguasai mimbar politik dan ekonomi. Mereka mengatur dunia pendidikan sehingga mahasiswa dan cendekiawan kehilangan nalar kritisnya. Cendekiawan menjadi birokrat ‘tukang’ yang berpikir bagaimana ‘menyesuaikan diri’ dengan pesanan penguasa. Mahasiswa bercita-cita bagaimana menjadi oligarki baru. Tidak seperti kelompok pertama yang menggunakan agama berdasarkan keyakinannya, kaum oligarkis menyalahgunakan agama untuk menjustifikasi kepentingannya. Mereka membuat perundang-undangan dan berbagai kebijakan politik yang ujungnya memberi keuntungan bagi korporasinya. Kecenderungan memperkaya diri kaum oligarki ini menjadi penyebab melebarnya disparitas ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, memecah-belah kesatuan bangsa, serta mengakibatkan kehancuran ekologis. Aksi immoral kaum oligarki ini bisa dibaca dalam tiga buku bagus yaitu The Great Divide: Unequal Societies and What We can Do About Them karangan Joseph Stiglitz, When Corporations Rule The World karangan David Korten, dan untuk kasus oligarki di Indonesia ada buku Oligarki karangan Jeffrey Winters.

Visi ketiga muncul dari kelompok yang berjuang demi tegaknya nilai-nilai keadilan dan demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mereka menolak tegas visi kelompok pertama, tetapi menolak keras proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang dilakukan kelompok kedua. Daya kritis kelompok ini ditujukan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Bagi mereka yang terpenting bukan hanya output suatu kebijakan tetapi proses mencapainya. Kelompok ini tidak menutup mata pada banyaknya keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah, tetapi mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas suatu kebijakan. Lebih dari itu mereka menuntut pelibatan dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam berbagai kebijakan politik. Bagi mereka kebijakan politik yang ada terlalu elitis. Minus partisipasi masyarakat. Efeknya, kaum oligarki menguasai dan mengatur berbagai kebijakan politik yang justru menguntungkan korporasi mereka. Itulah sebabnya mereka mengeritisi Undang-undang Cipta Kerja yang lebih menguntungkan investor dan merugikan para pekerja. Mereka juga mengeritisi aktivitas korporasi kaum elite dalam berbagai proyek-proyek pemerintah. Dibandingkan dengan dua kelompok pertama, kelompok dengan visi ini sangat kecil dan kurang punya ‘power’. Mereka seperti Yohanes yang berteriak di padang gurun yang sunyi.

Adanya tiga visi berbeda dari ketiga kelompok ini seharusnya direspons dengan budaya dialog yang santun dan beradab. Sayangnya perbedaan visi ini menciptakan orang seperti Edy Mulyadi yang bersuara keras, tapi kosong tanpa kesantunan. Efeknya berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi masyarakat sudah sangat diperlukan. Tujuannya ada tiga. Pertama, agar masyarakat mampu menegakkan hukum dan menerapkan politik yang santun, beradab dan rasional. Kritik terhadap siapa pun harus dilakukan secara santun dan rasional. Masyarakat juga harus mampu menolak provokasi yang memecah-belah bangsa atas dasar primordialisme dan sektarianisme sempit. Masyarakat harus sadar pada realitas keanekaragaman bangsa. Keunikan dan persatuan harus bisa dijaga bersama. Kedua, masyarakat harus menuntut hak dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses demokratisasi. Ungkapan “dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” tidak boleh berhenti menjadi slogan kosong, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan. Terakhir, warga masyarakat harus mampu mengeritisi berbagai kebijakan politik yang bertentangan dengan rasa keadilan, kemanusiaan dan Konstitusi bangsa. Tanpa adanya kesadaran dan peran serta masyarakat, politik akan kehilangan sakralitas dan kemanusiaannya.

Pecah Kopi

26 Januari 2022

 

Oleh : Pdt. Albertus Patty